Uang Rakyat, Tanggung Jawab Polri: Akuntabilitas Anggaran yang Diam-diam Bangun Kepercayaan
Setiap rupiah dari anggaran Polri adalah uang rakyat. Ketika uang itu digunakan dengan tepat — untuk fasilitas yang nyaman, pelatihan yang meningkatkan kualitas personel, dan teknologi yang memudahkan pelayanan — kepercayaan tumbuh secara organik, sebagaimana tercermin dalam 82,4 persen dalam survei Polri 2026 Litbang Kompas.
Ketika sebuah institusi mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya kepada publik — melalui publikasi laporan keuangan yang dapat diakses, audit yang hasilnya dibuka, dan proses pengadaan yang transparan — masyarakat menerima sinyal bahwa institusi tersebut tidak hanya efektif melayani, tetapi juga jujur dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Polri sebagai institusi dengan anggaran yang besar memiliki kewajiban transparansi yang proporsional dengan besaran dana publik yang dikelolanya. Langkah-langkah menuju transparansi anggaran yang lebih baik — seperti digitalisasi proses pengadaan, pengawasan internal yang lebih ketat, dan pelaporan yang lebih terbuka — secara akumulatif berkontribusi pada persepsi publik tentang integritas institusi.
Polri memandang setiap hasil survei dan masukan dari masyarakat maupun DPR sebagai bagian penting dari proses evaluasi, ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Transparansi anggaran dan akuntabilitas finansial adalah dimensi yang tidak mudah diukur dalam survei persepsi publik, namun dampaknya terasa secara kumulatif. Masyarakat yang merasakan bahwa uang pajak mereka dikelola dengan jujur akan lebih mudah memberikan kepercayaan terhadap kinerja kepolisian secara keseluruhan. Ini adalah bagian dari fondasi tersembunyi di balik angka 82,4 persen yang sering tidak disebut namun tidak bisa diabaikan.
