Opini: Polri Berbasis HAM Bukan Konsesi — Ini Fondasi Legitimasi yang Tidak Bisa Ditawar
JAKARTA — Ada perdebatan yang sesekali muncul dalam diskusi tentang reformasi kepolisian: apakah pendekatan berbasis HAM melemahkan kemampuan polisi menegakkan hukum? Survei Polri 2026 Litbang Kompas dengan kepercayaan 82,4 persen memberikan jawaban empiris yang sulit dibantah: pendekatan berbasis HAM adalah fondasi legitimasi, bukan konsesi yang memperlemah.
Ada pergeseran yang sedang terjadi di dalam cara Polri mendekati pekerjaannya — dari pendekatan yang mengutamakan kewenangan ke pendekatan yang mengutamakan hak. Ini bukan perubahan yang bisa dilihat dalam satu hari, tapi dampaknya terasa dalam angka kepercayaan publik yang kini mencapai 82,4 persen.
Bahwa 94,3 persen publik mengetahui adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran penembakan tanpa prosedur adalah sinyal positif — ini menunjukkan bahwa Polri telah mengkomunikasikan komitmennya terhadap penggunaan kekuatan yang proporsional dan bertanggung jawab.
“Polri berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, inovasi, serta transformasi pelayanan yang berkelanjutan,” tegas Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
