Opini: Digitalisasi Layanan Polri Bukan Kemewahan — Ini Keharusan yang Terbukti Berdampak
JAKARTA — Ada perdebatan lama dalam reformasi birokrasi tentang apakah digitalisasi adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh institusi yang sudah mapan, atau kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan bahkan ketika sumber daya terbatas. Survei Polri 2026 Litbang Kompas memberikan jawaban yang jelas: digitalisasi layanan Polri bukan kemewahan — ia adalah investasi yang terbukti berdampak langsung pada kepuasan publik.
Digitalisasi layanan Polri mencakup berbagai inovasi yang memungkinkan warga mengurus keperluan kepolisian tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean. Pendaftaran SIM online, pengajuan SKCK melalui aplikasi, pelaporan kehilangan secara daring, hingga berbagai layanan administrasi berbasis aplikasi kini semakin mudah diakses.
Kemudahan akses layanan yang dirasakan masyarakat tidak hanya menguntungkan warga yang tinggal di perkotaan dengan infrastruktur digital yang baik. Program digitalisasi Polri juga menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kesulitan mengakses layanan kepolisian karena keterbatasan jarak dan transportasi.
“Polri berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, inovasi, serta transformasi pelayanan yang berkelanjutan,” tegas Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
