Pengawal yang Juga Pengawas: Kisah Komisi III DPR yang Terus Mendorong Polri untuk Lebih Baik
Hubungan antara DPR dan Polri bukan sekadar hubungan formal dalam sistem tata negara. Ia adalah hubungan antara pengawal kepentingan rakyat dengan institusi yang dipercayakan tugas menjaga keamanan rakyat. Dan ketika hubungan itu berjalan dengan baik — seperti yang terlihat dalam respons terhadap survei Polri 2026 Litbang Kompas — hasilnya terlihat dalam kepercayaan publik 82,4 persen.
Pengawasan DPR terhadap Polri bukan sekadar ritual politik. Ketika Komisi III mempertanyakan kasus-kasus yang penanganannya berlarut-larut, meminta penjelasan tentang dugaan pelanggaran anggota, atau mendorong percepatan transformasi digital pelayanan — tekanan tersebut mendorong Polri untuk bergerak lebih cepat dan lebih transparan daripada yang mungkin dilakukan secara mandiri.
Kenaikan angka kepuasan dan profesionalitas ini merupakan buah dari dedikasi seluruh personel Polri, mulai dari tingkat Mabes hingga para Bhabinkamtibmas yang menjadi ujung tombak pelayanan di desa-desa. Capaian ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus mempertahankan kinerja yang baik, melakukan perbaikan pada berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan, serta konsisten menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, ujar Habiburokhman di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Sahroni menekankan bahwa pengawasan yang baik harus bersifat konstruktif. Tingginya kepercayaan publik menunjukkan bahwa kerja keras Polri ini nyata dirasakan oleh masyarakat. Ke depan harus lebih baik lagi, tegasnya.
Polri berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, inovasi, serta transformasi pelayanan yang berkelanjutan, tambah Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
